Antara makan bergizi, waktu guru, dan tata kelola di sekolah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa tujuan yang sulit diperdebatkan: memastikan peserta didik memperoleh makanan bergizi agar lebih sehat, siap belajar, dan mampu berkonsentrasi di kelas.
Namun, ketika makanan masuk ke lingkungan sekolah, muncul persoalan yang tidak kalah penting: berapa banyak waktu belajar yang ikut tersita dalam proses menerima, membagikan, mengonsumsi, hingga menyelesaikan kegiatan MBG?
Pertanyaan itu bukan sekadar asumsi.
Di sejumlah sekolah, guru dan pengelola sekolah melaporkan bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan waktu yang beririsan dengan kegiatan belajar. Di sekolah lain, persoalan tersebut dapat ditekan melalui penjadwalan khusus dan pembagian tugas yang lebih jelas.
Dengan kata lain, persoalannya mungkin bukan MBG atau tidak MBG.
Persoalannya adalah bagaimana MBG dilaksanakan di dalam ekosistem sekolah.
Satu jam di Banjar
Salah satu contoh datang dari SMPN 1 Kota Banjar, Jawa Barat.
Pada Juli 2025, Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana SMPN 1 Kota Banjar, Ruslan Hadian, menjelaskan bahwa sekolah masih menghadapi persoalan dalam mengatur distribusi MBG agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Menurutnya, proses tersebut dapat memakan waktu kurang lebih satu jam. Pengambilan makanan sendiri disebut membutuhkan sekitar 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan makan dan pengembalian wadah.
Masalahnya, satu mata pelajaran memiliki durasi sekitar 45 menit.
Artinya, jika seluruh rangkaian MBG masuk ke dalam waktu pembelajaran, terdapat potensi benturan langsung antara kegiatan makan dan kegiatan belajar.
Namun, ada satu hal yang perlu ditegaskan: data tersebut tidak berarti siswa SMPN 1 Kota Banjar kehilangan satu jam pelajaran setiap hari.
Yang dapat dikatakan berdasarkan sumber yang tersedia adalah bahwa pihak sekolah memperkirakan keseluruhan proses MBG dapat memakan waktu sekitar satu jam dan mengganggu jam pelajaran.
Perbedaan kalimat ini penting.
Jurnalisme pendidikan tidak cukup hanya menyampaikan persoalan. Ia juga harus menjaga agar angka yang digunakan tidak melebihi bukti.
Dua puluh menit yang ikut terambil
Temuan yang lebih terukur datang dari SDN 13 Cempaka Pekanbaru.
Sebuah penelitian lapangan melibatkan kepala sekolah, guru penanggung jawab MBG, dan siswa. Observasi dilakukan pada Juni 2025.
Penelitian tersebut mencatat durasi pelaksanaan MBG sekitar 20 menit. Durasi tersebut dinilai secara tidak langsung mengurangi waktu belajar karena guru perlu menyediakan waktu bagi siswa untuk makan dan mengawasi prosesnya.
Di sini persoalannya menjadi lebih jelas.
Waktu belajar tidak selalu hilang dalam bentuk satu mata pelajaran yang tiba-tiba ditiadakan.
Ia dapat berkurang sedikit demi sedikit:
- makanan datang,
- siswa mengambil makanan,
- guru mengatur kelas,
- siswa makan,
- wadah dikumpulkan,
- kelas kembali ditata.
Masing-masing mungkin hanya membutuhkan beberapa menit.
Tetapi ketika semuanya dijumlahkan, waktu pembelajaran menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan.
BGN sebenarnya sudah mengatur pembagian tugas
Menariknya, persoalan tersebut bukan sesuatu yang sama sekali tidak dipikirkan dalam desain kebijakan.
Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026 secara resmi mencantumkan struktur pelaksana MBG di satuan pendidikan.
Juknis tersebut mendefinisikan “penanggung jawab satuan pendidikan” sebagai tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang ditugaskan kepala sekolah. Kepala sekolah menunjuk penanggung jawab teknis dan tim pelaksana program MBG.
Dalam struktur itu terdapat:
- kepala satuan pendidikan sebagai penanggung jawab keseluruhan;
- guru pembina UKS sebagai penanggung jawab teknis;
- anggota UKS, guru piket, atau guru lain yang ditunjuk sebagai pelaksana harian;
- guru pendamping yang mendampingi kelas masing-masing.
Juknis bahkan mengatur bahwa pengambilan alat makan kotor dari satuan pendidikan merupakan tanggung jawab petugas distribusi.
Artinya, secara kebijakan, MBG memang membutuhkan pembagian kerja khusus.
Pertanyaannya kemudian bergeser.
Apakah pembagian kerja tersebut benar-benar berjalan di sekolah?
Ketika guru menjadi bagian dari rantai distribusi
Di sinilah persoalan waktu menjadi penting.
Guru mempunyai tugas utama mendidik.
Tetapi dalam pelaksanaan MBG, sebagian guru juga dapat berperan sebagai penanggung jawab teknis, pelaksana harian, atau guru pendamping.
Keterlibatan tersebut tidak otomatis salah. Bahkan Juknis memang mengatur adanya peran guru dalam pelaksanaan program.
Masalah muncul ketika tugas tambahan tersebut dilakukan pada saat guru seharusnya mengajar.
Jika seorang guru harus menghentikan pembelajaran untuk mengatur distribusi makanan, mengawasi siswa, menangani persoalan wadah, atau menunggu proses makan selesai, maka pertanyaan yang harus diajukan adalah:
Apakah waktu tersebut sudah diperhitungkan dalam desain jadwal sekolah?
Jika belum, maka MBG berpotensi menciptakan biaya waktu yang tidak terlihat dalam anggaran program.
Bukan biaya makanan.
Bukan biaya transportasi.
Melainkan biaya waktu belajar.
Sekolah lain menunjukkan bahwa masalah ini bisa dihindari
Namun, tidak semua sekolah mengalami persoalan yang sama.
Di SMPN 1 Labuapi, Lombok Barat, sekolah mengatur waktu pelaksanaan MBG pada pukul 09.35–10.10 WITA. Waktu tersebut ditempatkan pada jam pelajaran kelima dan kemudian disambung dengan waktu istirahat.
Kepala sekolah menjelaskan pengaturan tersebut dilakukan agar kegiatan MBG tidak mengganggu proses belajar mengajar.
Contoh lain datang dari MAN 2 Bogor.
Sekolah tersebut melaksanakan distribusi MBG sekitar pukul 11.30 WIB, bertepatan dengan jam istirahat. Distribusi dikelola oleh Tim MBG Madrasah sehingga kegiatan dapat diselesaikan tanpa mengganggu pembelajaran berikutnya.
Dua contoh tersebut memberikan pelajaran penting:
MBG tidak harus berhadapan dengan jam pelajaran.
Yang diperlukan adalah desain waktu dan pembagian tugas yang tepat.
Jadi, berapa menit yang sebenarnya hilang?
Pertanyaan ini belum dapat dijawab dengan satu angka nasional.
Dan justru di situlah masalahnya.
Kita memiliki kasus sekolah yang melaporkan proses sekitar satu jam.
Kita memiliki penelitian yang menemukan sekitar 20 menit waktu pelaksanaan dan mengaitkannya dengan berkurangnya waktu belajar.
Kita memiliki sekolah yang mengalokasikan slot khusus.
Tetapi kita belum memiliki data nasional yang menunjukkan:
berapa menit rata-rata waktu belajar yang hilang per siswa per hari akibat MBG.
Padahal data seperti itu penting.
Sebab kehilangan 5 menit per hari terlihat kecil.
Tetapi jika terjadi setiap hari selama ratusan hari sekolah, akumulasinya menjadi signifikan.
Begitu pula kehilangan 20 menit.
Dan tentu berbeda lagi jika satu rangkaian distribusi benar-benar mengambil hampir satu jam.
Karena itu, evaluasi MBG seharusnya tidak hanya bertanya:
Apakah makanan sampai kepada siswa?
Tetapi juga:
Berapa lama prosesnya?
Pada jam berapa dilakukan?
Siapa yang mengerjakannya?
Apakah guru meninggalkan kegiatan mengajar?
Apakah jadwal pelajaran berubah?
Dan apakah waktu yang hilang dikompensasi?
Jangan mempertentangkan gizi dengan pendidikan
Ada kekeliruan yang harus dihindari.
Persoalan ini tidak seharusnya dibingkai sebagai pilihan antara:
anak makan atau anak belajar.
Keduanya adalah bagian dari pendidikan.
Anak yang lapar tentu tidak berada dalam kondisi ideal untuk belajar. Karena itu, tujuan MBG memiliki hubungan langsung dengan kualitas pendidikan.
Tetapi sebaliknya, makanan bergizi tidak boleh membuat sistem pendidikan kehilangan waktu pembelajaran yang tidak pernah dihitung.
Solusinya bukan menghilangkan salah satunya.
Solusinya adalah membuat keduanya berjalan bersamaan.
Pertanyaan untuk pemerintah dan sekolah
Dari berbagai kasus tersebut, ada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab dalam evaluasi MBG:
Pertama, apakah setiap sekolah memiliki jadwal MBG tertulis yang terintegrasi dengan jadwal pelajaran?
Kedua, siapa yang bertanggung jawab atas distribusi makanan di sekolah?
Ketiga, berapa menit rata-rata waktu yang digunakan sejak makanan tiba sampai kegiatan selesai?
Keempat, apakah guru mata pelajaran harus meninggalkan kegiatan mengajar untuk membantu MBG?
Kelima, apakah ada pencatatan waktu belajar yang berkurang?
Dan yang paling penting:
Jika waktu pembelajaran berkurang, siapa yang bertanggung jawab memastikan siswa tetap memperoleh hak belajarnya?
MBG seharusnya memperkuat sekolah, bukan mengambil waktu sekolah
MBG adalah program besar dengan tujuan besar.
Karena itu, evaluasinya juga harus melihat persoalan yang mungkin terlihat kecil tetapi berulang setiap hari.
Satu menit.
Lima menit.
Dua puluh menit.
Satu jam.
Jika terjadi sekali, mungkin tidak banyak berarti.
Tetapi jika terjadi berulang pada ribuan sekolah, persoalan waktu berubah menjadi persoalan kebijakan pendidikan.
Maka ukuran keberhasilan MBG tidak cukup hanya:
berapa juta porsi makanan yang dibagikan.
Kita juga perlu mengetahui:
berapa menit waktu belajar yang berhasil dipertahankan.
Sebab makanan yang bergizi seharusnya membantu anak belajar.
Jangan sampai dalam proses memberi makan anak, sistem pendidikan justru kehilangan waktu untuk mengajarnya.
Tinggalkan komentar