Sekolah perlu menghormati kerja jurnalistik, tetapi tidak perlu takut terhadap tekanan yang mengatasnamakan pers. Kuncinya adalah membedakan liputan jurnalistik, transaksi komersial media, permintaan uang tanpa dasar yang jelas, intimidasi, dan dugaan tindak pidana.
Fenomena yang kembali menjadi perhatian
Pada 4 September 2026, Dewan Pers mengeluarkan pernyataan setelah menerima informasi mengenai seseorang yang mengaku sebagai wartawan dan diduga mengancam serta melakukan upaya pemerasan terhadap seorang guru di SDN Sukaraja 2, Kabupaten Sukabumi. Menurut Dewan Pers, orang tersebut meminta uang langganan bulanan media dan bersikap intimidatif. Dewan Pers menegaskan bahwa meminta uang langganan dengan cara demikian bukan kegiatan jurnalistik, sedangkan pengancaman atau pemerasan dapat diproses secara pidana.
Jangan menyamaratakan profesi wartawan
Wartawan yang melakukan liputan, meminta wawancara, menguji informasi, dan meminta klarifikasi menjalankan fungsi jurnalistik. Media juga dapat mempunyai produk komersial seperti langganan, iklan, atau publikasi. Persoalannya muncul ketika posisi jurnalistik digunakan untuk menekan pihak yang diliput agar memberikan uang atau fasilitas.
- Liputan: permintaan informasi dan klarifikasi untuk kepentingan publik.
- Produk media: langganan, iklan, atau produk komersial dengan transaksi yang jelas.
- Red flag: permintaan uang yang tidak jelas dasar transaksinya.
- Tekanan serius: uang dikaitkan dengan ancaman pemberitaan, pencemaran nama baik, atau tindakan lain yang memaksa.
Mengapa sekolah rentan?
Sekolah mengelola banyak informasi yang menarik bagi publik: anggaran, pengadaan, program sekolah, PPDB, bantuan, kegiatan siswa, kepegawaian, dan kebijakan. Di sisi lain, kepala sekolah sering berada dalam posisi defensif karena khawatir pemberitaan akan merusak reputasi sekolah. Ketakutan inilah yang dapat membuat permintaan informal terasa seperti sesuatu yang harus dibayar.
Prinsip firewall antara redaksi dan bisnis
Dewan Pers pada kasus Sukabumi menegaskan pentingnya pemisahan antara wilayah redaksi dan bisnis. Wartawan tidak semestinya ditugaskan menggaet pelanggan, menarik uang langganan, atau mencari iklan karena keterlibatan tersebut dapat menimbulkan pengaruh bisnis terhadap independensi redaksi.
Bagaimana sekolah seharusnya merespons?
- Identifikasi. Catat nama, media, jabatan, kontak, tujuan dan topik kedatangan.
- Verifikasi. Periksa identitas media dan kontak redaksi melalui sumber yang dapat diverifikasi.
- Arahkan ke humas. Guru tidak perlu menghadapi sendiri permintaan media.
- Minta secara tertulis. Untuk permintaan dokumen, wawancara atau kerja sama komersial, minta detail tertulis.
- Jangan membayar spontan. Jangan mengeluarkan uang hanya karena takut diberitakan.
- Dokumentasikan tekanan. Simpan pesan, surat, bukti transaksi, saksi dan rekaman CCTV yang relevan.
- Eskalasi. Jika muncul ancaman atau dugaan pemerasan, libatkan pimpinan dan gunakan jalur pengaduan atau penegakan hukum yang sesuai.
Sengketa pemberitaan berbeda dengan pemerasan
Jika sekolah merasa dirugikan oleh produk jurnalistik, mekanisme pers seperti hak jawab, koreksi dan pengaduan kepada Dewan Pers dapat menjadi bagian dari penyelesaiannya. Namun, ketika terdapat dugaan tindak pidana lain seperti pemerasan, persoalannya tidak otomatis menjadi sekadar sengketa pemberitaan. Dewan Pers sendiri menegaskan pembedaan tersebut dalam penjelasannya pada 2026.
Dari perspektif manajemen sekolah
Solusi yang sehat bukan menutup pintu sekolah bagi pers. Solusinya adalah membangun institutional response: satu jalur komunikasi, register kunjungan media, juru bicara, dokumentasi, dan SOP. Sekolah yang administrasinya rapi tidak perlu membeli ketenangan; sekolah cukup menjawab berdasarkan data.
Kesimpulan
Hormati pers, tetapi jangan normalisasi intimidasi. Sekolah memiliki hak untuk mengelola akses, melindungi data, meminta pertanyaan tertulis, dan menolak transaksi yang tidak jelas. Pada saat yang sama, sekolah perlu tetap terbuka terhadap kerja jurnalistik yang profesional dan kepentingan publik.
Rujukan utama: Dewan Pers, Surat Pernyataan Nomor 09/P-DP/IX/2026 tentang peringatan agar wartawan berperilaku sesuai Kode Etik Jurnalistik; serta sumber resmi Dewan Pers mengenai pengaduan dan profesionalisme pers.
Jelajahi lanjutan: Sekolah Boleh Menolak Wartawan? · 10 Modus Permintaan Uang yang Perlu Diwaspadai Sekolah · SOP Sekolah Menghadapi Wartawan · PEDIA — Wartawan dan Sekolah · REGULASI — Pers & Media · Toolkit — Sekolah Menghadapi Media
Tinggalkan komentar